Gratis
DESKRIPSI LAYANAN | Desentralisasi dan Otonomi Daerah Melakukan Telaahan dan Pengkajian mendalam terhadap permasalahan yang ada tentang Pemda dan Desa, Kelompok Riset Desentralisasi Fiskal, Keuangan dan Pembangunan Daerah selaras dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014…
- Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri
- KS Gatot Subroto (Sarwono Prawirohardjo)
Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Melakukan Telaahan dan Pengkajian mendalam terhadap permasalahan yang ada tentang Pemda dan Desa, Kelompok Riset Desentralisasi Fiskal, Keuangan dan Pembangunan Daerah selaras dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
1.Pengembangan kawasan khusus, kepulauan, dan perbatasan, 2. Pengembangan daerah tertinggal, 3. Infrastruktur publik (utilitas), 4. Perencanaan pembangunan, 5. Urusan pemerintahan, 6. Desentralisasi fiskal, keuangan daerah, dan investasi daerah, 7. Kinerja BUMD dan BLUD, 8. Subsidi, retribusi, 9. Investasi, 10. Aset daerah, 11.Tata kelola keuangan dan asset, 12 Administrasi Publik, 13. Hukum Ekonomi Kebijakan, 14. Manajemen SDM, 15. Ekonomi Regional, 16. Psikologi, 17. Ekonomi Pembangunan, 18. Kebijakan Publik
Kebijakan berbasis gender
Keuangan Daerah
Politik
Syarat Pengajuan:
Melakukan Telaahan dan Pengkajian mendalam terhadap permasalahan yang ada tentang Pemda dan Desa, Kelompok Riset Desentralisasi Fiskal, Keuangan dan Pembangunan Daerah selaras dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
1.Pengembangan kawasan khusus, kepulauan, dan perbatasan, 2. Pengembangan daerah tertinggal, 3. Infrastruktur publik (utilitas), 4. Perencanaan pembangunan, 5. Urusan pemerintahan, 6. Desentralisasi fiskal, keuangan daerah, dan investasi daerah, 7. Kinerja BUMD dan BLUD, 8. Subsidi, retribusi, 9. Investasi, 10. Aset daerah, 11.Tata kelola keuangan dan asset, 12 Administrasi Publik, 13. Hukum Ekonomi Kebijakan, 14. Manajemen SDM, 15. Ekonomi Regional, 16. Psikologi, 17. Ekonomi Pembangunan, 18. Kebijakan Publik
Kebijakan berbasis gender
Keuangan Daerah
Politik
Syarat Pengajuan:
- File Data Foto
- File Data Transkrip
- Surat Pengantar
- Daftar Riwayat Hidup
- Surat Pernyataan
- File Dukung Lainnya
- File Proposal