Gratis
DESKRIPSI LAYANAN | Kelompok Riset Pemerintahan Daerah dan Desa merupakan program yang mengangkat isu aktual terkait Pemerintahan Daerah dan Desa dengan terlebih dahulu melakukan telaahan dan pengkajian mendalam terhadap permasalahan yang ada. Program ini sesuai dengan…
- Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri
- KS Gatot Subroto (Sarwono Prawirohardjo)
Kelompok Riset Pemerintahan Daerah dan Desa merupakan program yang mengangkat isu aktual terkait Pemerintahan Daerah dan Desa dengan terlebih dahulu melakukan telaahan dan pengkajian mendalam terhadap permasalahan yang ada. Program ini sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa
1.Pengembangan Smart City di Daerah yang memiliki Potensi Pariwisata, 2. Kemiskinan Ekstrem : Upaya mencari solusi problematika data. Ketersediaan anggaran dan perbaikan mental penduduk, 3. Evaluasi Penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, 4. Desain Pelaksanaan Seleksi Casn dengan Sistem Tes Mandiri, 5. Peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat daerah, 6. Model Data Base Tata kelola Pemerintahan Desa, 7. Efektivitas Daerah Otonom Baru Dari Segi Konektifitas, 8. Evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah, 9. Revitalisasi Sistem Prefektorat Terintegrasi Untuk Stabilitas Keamanan Dalam Negeri.
Kepariwisata, kebijakan Publik, desa wisata, Administrasi Publik
Syarat Pengajuan:
1.Pengembangan Smart City di Daerah yang memiliki Potensi Pariwisata, 2. Kemiskinan Ekstrem : Upaya mencari solusi problematika data. Ketersediaan anggaran dan perbaikan mental penduduk, 3. Evaluasi Penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, 4. Desain Pelaksanaan Seleksi Casn dengan Sistem Tes Mandiri, 5. Peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat daerah, 6. Model Data Base Tata kelola Pemerintahan Desa, 7. Efektivitas Daerah Otonom Baru Dari Segi Konektifitas, 8. Evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah, 9. Revitalisasi Sistem Prefektorat Terintegrasi Untuk Stabilitas Keamanan Dalam Negeri.
Kepariwisata, kebijakan Publik, desa wisata, Administrasi Publik
Syarat Pengajuan:
- File Data Foto
- File Data Transkrip
- Surat Pengantar
- Daftar Riwayat Hidup
- Surat Pernyataan
- File Dukung Lainnya
- File Proposal
